MATERI DIKLAT KEUANGAN

Dengan hormat,

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Beberapa materi bimtek diklat keuangan, mengenai pengelolalan keuangan, managjemen keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyusunan anggaran, pemeriksaan keuangan dan beberapa materi diklat keuangan lainnya para calon peserta bimtek dapat menentukan pilihan materi bimtek keuangan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut beberapa materi bimtek diklat keuangan daerah, untuk melihat keterangan silahkan klik bagian judul materi diklat keuangan dibawah ini :

1. Pedoman Penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2016 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
4. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
7. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
8. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
9. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
10. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda
11. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
12. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
13. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
14. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
15. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011
16. Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
17. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
18. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah
19. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
20. Peningkatan Kinerja Daerah dan Perbaikan Opini BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara
22. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
23. Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
24. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
25. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara SKPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014
26. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK )
27. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011
28. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
29. Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
30. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2016 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah.